SAMARINDA, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ternyata mengusulkan pengurangan luas Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Alasannya untuk mengatasi masalah penguasaan lahan oleh warga untuk permukiman dan perladangan serta pengrusakan akibat pembalakan dan pertambangan ilegal.
Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Provinsi Kaltim Sulaiman Gafur mengatakan itu di Kota Samarinda, Rabu (2/9). "Usul itu sudah ada sejak pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kaltim sekitar empat tahun lalu," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim itu.
Hingga kini, RTRW Kaltim padu serasi belum disetujui oleh pemerintah pusat. Sulaiman menduga, salah satunya akibat usul pengurangan kawasan budidaya kehutanan (KBK). Namun, kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) bertambah.
"Penambahan luas KBNK memang salah satu caranya lewat pengurangan luas kawasan konservasi. Saya menduga hal ini yang membuat RTRW Kaltim sejak 2005 tidak kunjung disetujui," kata Sulaiman.
Sulaiman mengatakan, masalah di Tahura Bukit Soeharto serupa dialami oleh Taman Nasional Kutai. Kerusakan akibat penguasaan lahan, pembalakan ilegal, dan tambang telah merusak sekitar 40 persen Tahura Bukit Soeharto. Untuk itu, diusulkan pengurangan luas sekitar 10.000 hektar.
Ancaman serupa juga telah merusak hampir 50 persen kawasan TN Kutai. Sejak lama pemerintah daerah mengusulkan luas TN Kutai dikurangi sekitar 24.000 hektar.
Sulaiman mengatakan, kemungkinan usul pengurangan luas tidak disetujui oleh Departemen Kehutanan. "Yang mungkin ialah ditetapkannya zona pemanfaatan khusus, yakni warga boleh tinggal tetapi dengan aturan main dari pengelola kawasan," katanya.
Usul adanya zona pemanfaatan khusus untuk mengatasi penguasaan kawasan konservasi (Tahura Bukit Soeharto dan TN Kutai) daripada pengurangan luas bakal dikomunikasikan intensif dengan Menteri Kehutanan MS Kaban.
