Kamis, 24 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Kamis, 24 Mei 2012 | 11:42 WIB
Departemen ESDM Akan Teliti Semburan di Pamotan
Aloysius Budi Kurniawan | Selasa, 11 Agustus 2009 | 22:09 WIB
|
Share:

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepat dua tahun pada 29 Mei 2008. Hingga hari Selasa (27/5), semburan lumpur sudah menggenangi 14 desa di tiga kecamatan. Proses pembayaran ganti rugi terhadap lebih dari 12.000 keluarga korban lumpur oleh Lapindo Brantas Inc dinilai tidak berjalan lancar. Begitu juga relokasi infrastruktur yang hancur, seperti jalan tol, jalan raya, dan rel kereta.

TERKAIT:

SURABAYA, KOMPAS.com — Semburan lumpur baru di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Sidoarjo, diperkirakan tak mengancam peta relokasi Tol Porong. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meneliti semburan tersebut.

Demikian penuturan Asisten Ekonomi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Chairul Djaelani, Selasa (11/8) di Surabaya. Minggu depan, secara khusus Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen ESDM Surono akan datang ke lokasi untuk memeriksa semburan, tuturnya.

Menurut Chairul, berdasarkan pengamatan sementara, semburan lumpur di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Sidoarjo, muncul karena beban semburan lumpur dari sumber semburan. Karena itu, diperkirakan semburan berskala kecil ini tak memengaruhi rencana pembangunan jalan tol Porong yang berjarak sekitar 500 hingga 1 kilometer.

Sinyalemen relokasi tol sudah dirancang lama, tetapi untuk mengetahui kondisi riil ada atau tidaknya ancaman semburan lumpur kami masih menunggu hasil kajian Departemen ESDM. "Secara lisan kami sudah mengontak Pak Surono untuk meneliti," jelas Chairul.

Tim layak huni

Untuk melakukan survei tingkat kelayakan huni di sekitar semburan lumpur Sidoarjo, Pemprov Jatim menerjunkan tim layak huni independen. Tim ini akan menentukan daerah mana yang masih layak dan aman untuk dihuni masyarakat.

Sebagai ketua tim layak huni, Pemprov Jatim menunjuk Prof Dr Tantra dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan sebagai wakil ketua tim Prof Dr Mukono dari Universitas Airlangga Surabaya. Dalam masa kepemimpinan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo, Pemprov Jatim juga pernah menerjunkan tim survei kelayakan hunian serupa.