JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan Pemilu Presiden 2009 kurang berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak pelanggaran. Karena itu, pelaksanaan pilpres/pemilu ke depan harus lebih ditingkatkan lagi. Demikian kesimpulan yang diambil dari sebuah diskusi yang bertajuk "Mengukur Kualitas Pilpres 2009", di DPD RI, Jakarta, Jumat (10/7).
Hadir dalam pembicara di acara tersebut Anggota Bawaslu, SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus; Tim Sukses SBY-Boediono, Syarif Hasan; Tim Sukses Mega-Pro, Arif Budimanta; dan Tim Sukses JK-Win, Indra J Piliang.
Menurut Indra J Piliang, terdapat efek positif dan negatif dari pelaksanaan pilpres kali ini. Efek negatifnya adalah masih banyaknya pelanggaran yang ditemui di sejumlah daerah. Misalnya daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang masih marak terjadi. "Sisi positifnya misalnya dari enggak bisa debat jadi bisa debat, dari yang tadinya santun jadi agak berani. Masyarakat juga sudah mulai menikmati pemilu dengan mendukung capres pilihannya, dan pemilih kita sudah lebih realistis, tidak terlalu terbawa politik aliran," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Arif Budimanta. Dikatakannya, dari 10 pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di Tanah Air, pelaksanaan pemilu kali ini tidak semakin baik secara kualitas, bahkan dinilainya tergolong buruk ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. Ia juga menilai, pihak negara, dalam hal ini pemerintah dan KPU, tidak serius melakukan proses edukasi politik kepada masyarakat dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis. "Putusan MK terhadap penggunaan KTP saja sulit diimplementasikan, di beberapa tempat pemilih dimintai fotokopi dan syarat lainnya," ujarnya.
Sementara Syarif Hasan menilai pelaksanaan pemilu dan pilpres kali ini berjalan dengan aman dan baik, karena itu, apresiasi dan penghargaan harus diberikan kepada masyarakat yang ikut mendukung pesta demokrasi tersebut dengan lancar. Meski demikian, ia mengaku pelaksanaan pemilu dan pilpres ke depan harus lebih disempurnakan. Oleh karenanya, penyelesaian data kependudukan harus segera diselesaikan oleh pemerintah. "Dan kalau ada yang tidak puas, silakan dijalankan menurut perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Fridelina Sitorus menyatakan, pihak Bawaslu tidak dapat menilai apakah pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2009 berjalan dengan baik atau buruk. Penilaian dari Bawaslu dikhawatirkannya akan digunakan oleh sebagian pihak untuk mendelegitimasi pemilu dan pilpres. Meski demikian, ia mengaku jumlah pelanggaran yang terjadi di Pilpres 2009 ini cukup banyak. Misalnya pada hari pelaksanaan pilpres 8 Juli yang lalu, sekitar pukul 11.47, pengaduan atas pelanggaran ke Panwaslu provinsi sudah banyak, didominasi pengaduan atas pelanggaran administrasi, pidana pemilu, dan kode etik.
Ia juga menuturkan, dalam pilpres kali ini terdapat suatu modus kecurangan baru menyangkut pemberian formulir C1. Formulir yang seharusnya diberikan kepada pengawas dan saksi, ternyata banyak yang tidak sampai kepada mereka. Selain itu, pihak Bawaslu juga mendapati sejumlah formulir C1 sudah ditandatangani dan diisi sebelum penghitungan hasil pilpres selesai.
