JAKARTA, KOMPAS.com- Pemilu Presiden 2009 kurang sebulan lagi. Satu kosa kata yang ramai dan gencar disuarakan belakangan ini adalah kontrak politik. Tiga kandidat pasangan capres dan cawapres berlomba menawarkan kontrak politik yang akan dilakukan bila terpilih nanti.
Sekretaris I Tim kampanye Nasional Mega-Prabowo, Hasto Kristianto, mengatakan, pihaknya membuat kotrak politik untuk memberikan kepastian pada masyarakat bila terpilih nanti.
"Di tengah realitas kampanye Pilpres terjadi perang iklan. Kami ingin memberikan janji yang jelas. Makanya kami buat kontrak politik. Agar tidak beli kucing dalam karung," kata Hasto di sela diakusi mingguan, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (13/6).
Sepanjang masa kampanye, pasangan Mega-Prabowo telah menandatangani dua kontak politik. Yakni kontrak politik dengan buruh untuk menghapus sistem outsourcing, dan kontrak politik dengan mahasiswa dan pemuda untuk mencabut UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan memberikan pendidikan murah.
Menurut Hasto, kontrak politik adalah janji yang harus dipenuhi. Pasalnya, kontrak politik sifatnya mengikat dan ada kewajiban implikasi. Karena itu, masyarakat dapat menagih janji yang diberikan pasangan calon bila nanti tidak dipenuhi ketika menjabat.
"Kami akan memenuhi kontrak politik kami. Tentu ada, masyarakat dapat menuntutnya," ujarnya.
