SIDOARJO, KOMPAS.com — Pemerintah dalam tahun 2009 sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,1 triliun untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan kunjungan ke tanggul lumpur Sidoarjo bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jumat (29/5), mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan sosial, infrastruktur, dan mitigasi bencana lumpur. "Selama ini untuk alokasi anggaran penanggulangan lumpur ada di Departemen Pekerjaan Umum. Jika ada perubahan anggaran yang mendesak, biasanya dilakukan switching anggaran yang harus disetujui oleh DPR RI," katanya.
Menkeu mengemukakan, selama ini DPR RI selalu menyetujui pengalokasian anggaran, jika itu terkait dengan keselamatan warga secara umum dan untuk mitigasi bencana.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PU Djoko Kirmanto saat dikonfirmasi masalah penanganan korban bencana lumpur di luar peta terdampak sesuai Perpres 14/2007, mengatakan, pemerintah masih belum mengambil keputusan terkait masalah tersebut. "Kami masih melihat perkembangan yang ada terlebih dahulu di lapangan. Tapi yang jelas masukan itu sudah kami terima," katanya.
Namun sayang, meski jarak antara kunjungan menteri dan warga korban lumpur yang sedang melakukan istigasah sekitar 200 meter, rombongan menteri tidak ingin menyapa atau menengok para korban lumpur dari dekat. Rombongan menteri dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo hanya melihat pusat semburan lumpur dari kejauhan di tanggul Desa Ketapang dan sama sekali tidak mampir ke tenda peringatan tiga tahun lumpur Lapindo yang didirikan di Pos Pantau Siring.
