JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai terlalu memaksakan proses tabulasi yang amburadul. Padahal, menurut Direktur Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, anggaran yang dihabiskan oleh KPU untuk sistem teknologi informasi yang digunakan untuk tabulasi mencapai ratusan miliar rupiah.
"Ini harus diselidiki, apa yang mendorong KPU untuk memaksakan, padahal faktanya tak siap," ujar Jeirry kepada Kompas.com, Senin (20/4).
Menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2008 dan 2009, dana yang dianggarkan oleh KPU untuk Tabulasi Nasional Pemilu mencapai Rp 103 miliar, belum termasuk biaya penayangannya selama sepuluh hari oleh event organizer sebesar Rp 2 miliar.
Jeirry menilai sistem tabulasi elektronik yang digunakan KPU untuk menghimpun data perolehan suara dari daerah tidak terlalu rumit. Namun, pada faktanya, KPU gagal total dalam menampilkan tabulasi penghitungan suara sementara. Dari target 80 persen, KPU hanya mampu memenuhi kurang dari 10 persen.
Jeirry menilai kelemahannya terjadi di tingkat persiapan, mulai dari persiapan peralatan dan sistem yang mendukung hingga sosialisasi internal kepada operator di setiap KPU kabupaten/kota. "KPU tidak cukup siap dan tampak tergesa-gesa. Karena tidak siap lalu memaksakan. Akhirnya lebih banyak pada memboroskan uang negara," tandas Jeirry.
