Jumat, 25 April 2014

News / Regional

Hingga April, Angka Pengangguran Jatim Capai 14.036 Kasus

Kamis, 16 April 2009 | 19:06 WIB

Baca juga

SURABAYA, KOMPAS.com — Hingga bulan April 2009, jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di Jawa Timur mencapai 14.036 kasus dan 2.007 karyawan telah masuk dalam rencana PHK. Kendati demikian, belum muncul langkah konkret Pemerintah Provinsi Jatim untuk menyikapi fenomena ini.

Dari total 14.036 kasus PHK di Jatim, kasus terbesar disebabkan krisis keuangan global dengan jumlah PHK sebanyak 9.078 karyawan, 331 karyawan kehilangan pekerjaan karena alasan non-krisis, dan 226 karyawan lain diberhentikan karena masa kontrak habis. Selain itu, 4.401 karyawan telah dirumahkan dan 2.007 karyawan lainnya telah masuk dalam daftar rencana PHK.

Tingginya angka PHK terjadi antara lain karena 14 perusahaan di Jatim gulung tikar dan 31 perusahaan tutup sementara akibat krisis keuangan global.

Angka PHK terbesar terjadi di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.000 kasus, Pasuruan 2.000 kasus, dan Gresik 1.500 kasus. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya, Malang, Nganjuk, dan Mojokerto.

Ketua Aliansi Buruh Menggugat Jamaludin mengatakan, sampai saat ini belum muncul tindakan konkret dari Pemprov Jatim menyikapi persoalan ini. "Permasalahan ini membutuhkan penanganan mendesak antara lain penyusunan peraturan gubernur (pergub) untuk korban PHK dan memfungsikan kembali pengawasan Dinas Tenaga Kerja," ujarnya, Kamis (16/4) di Surabaya.

Menurut Jamaludin, perda sangat dibutuhkan untuk penguatan dan perlindungan hukum bagi para korban PHK, pemberian jaminan akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja serta pemberian stimulus penguatan ekonomi. Jika langkah ini tak dijalankan, maka angka PHK di Jatim akan semakin besar.

"Usulan tersebut sudah berulang kali kami sampaikan pada tripartit yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha, serta pemerintah. Namun, langkah ini sering kali terhenti karena alasan minimnya anggaran," ucapnya.

Khusus KTP Surabaya

Salah satu langkah konkret penanganan kasus PHK telah diterapkan Kota Surabaya, khususnya di tiga perusahaan, yaitu UD Terang Swara, PT Inkatama, dan CV Harita. Sebanyak tiga perusahaan tersebut memberikan layanan akses pendidikan, kesehatan, dan latihan kerja. Namun, sampai sekarang baru 100 karyawan yang mendapatkan fasilitas tersebut, itu pun harus karyawan yang memiliki kartu tanda penduduk.

Memang, solusi bagi korban PHK di Kota Surabaya masih sangat terbatas jangkauannya. Namun, tindakan seperti ini seharusnya dijalankan juga di seluruh Jawa Timur. Demikian dikatakan Jamaludin.

Kepala Bagian Ketenagakerjaan Biro Administrasi Kesejahteraan Provinsi Jatim Sulastri mengungkapkan, total permasalahan PHK di provinsi itu mencapai kisaran 16.000 kasus. Jumlah ini memperbesar angka pengangguran di Jatim yang telah mencapai sekitar 1,2 juta kasus.

"Tahun lalu, Pemprov Jatim berusaha memberikan bantuan melalui pelatihan dan pemberian peralatan bagi korban PHK. Bantuan diberikan pada 108 kelompok masyarakat dengan anggota masing-masing lima orang," ucapnya.

Menurut Sulastri, jumlah pengentasan kasus pengangguran masih sedikit karena terkendala minimnya anggaran. Karena itu, muncul wacana untuk menggandeng perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk meminimalkan angka pengangguran.

Di Jatim, dari jumlah penduduk sebanyak 38.412.218 orang, total angkatan kerja mencapai 20.117.924 orang dengan kesempatan kerja sebanyak 18.861.360. Dari jumlah tersebut, angka pengangguran mencapai 1.256.564 orang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur Indra Wiraguna mengungkapkan, akan dicanangkan gerakan pengentasan pengangguran melalui program pos padat karya produktif.

Program pengentasan pengangguran diwujudkan dengan perluasan kesempatan kerja di 17 daerah, program grameen bank untuk 10.000 pengusaha di 10 daerah, 10 paket program pemuda mandiri, dan 5 paket program padat karya. Namun, sampai saat ini program belum terlaksana.


Editor :
Sumber: