SEMARANG, KOMPAS.com — Menyusul tewasnya korban kelima pasien dukun cilik Ponari akibat kelelahan mengantre, Minggu (29/3) kemarin, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari diharapkan lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan menyusul tewasnya lagi satu pasien Ponari, pada Minggu kemarin.
Koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah Prof Agnes Widanti S di Semarang, Senin (30/3), mengatakan, dengan bertambahnya satu orang yang tewas, Menkes harus segera memikirkan langkah ke depan agar kejadian serupa tidak terulang.
"Cukuplah kejadian tersebut menjadi yang terakhir dan dijadikan sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi," kata Ketua Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata Semarang tersebut.
Namun, ia mengingatkan, selama kondisi kesehatan masyarakat masih buruk, kejadian serupa besar kemungkinan dapat terulang. "Bahkan, praktik pengobatan serupa akan bermunculan dan kembali memakan korban," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah, khususnya Menkes, hendaknya lebih tanggap dengan permasalahan tersebut dan mengupayakan perbaikan terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
Melihat kasus Ponari, kata Agnes, mengartikan bahwa masyarakat ternyata lebih memilih seorang anak kecil untuk mengobati sakitnya daripada ditangani oleh dokter. "Hal tersebut terjadi karena datang ke Ponari jauh lebih murah dibandingkan biaya berobat ke dokter, rumah sakit, atau membeli obat-obatan yang harganya relatif mahal," katanya.
Meskipun, kata Agnes, ada beberapa upaya pemerintah untuk menyejahterakan kesehatan masyarakat, antara lain obat generik dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Namun, ternyata upaya tersebut belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, kata Agnes.
"Misalnya, apakah Jamkesmas sudah memenuhi kebutuhan rakyat miskin dan tepat sasaran," ujarnya.
Jangan sampai, kata Agnes, Jamkesmas yang menjadi program bagi rakyat miskin ternyata salah sasaran dan justru digunakan oleh masyarakat yang tergolong mampu.
Mengenai praktik Ponari yang kembali dibuka, Agnes memang menyesalkan. "Namun, pengobatan berhubungan dengan kemanusiaan, kalau dihentikan secara total juga tidak bijaksana," katanya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar praktik pengobatan Ponari harus terus dipantau dan diawasi, jangan sampai praktik pengobatan tersebut nantinya malah menghambat proses tumbuh kembang Ponari sebagai anak. "Apalagi, kalau sampai hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terpenuhi," katanya.
Seperti diwartakan sebelumnya, sejak praktik dukun Ponari dibuka dua bulan lalu, tercatat sudah lima orang tewas. Sebelumnya, empat orang tewas karena berdesak-desakan dan akibat penyakitnya kambuh.
Meskipun beberapa kali ditutup oleh aparat kepolisian, pihak keluarga Ponari tetap membuka tempat praktik tersebut. Setiap hari Ponari diberi kesempatan mengobati 5.000 pasien yang dimulai setelah pulang sekolah, sekitar pukul 14.00.
