2,26 Juta Pengangguran Di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2008, jumlah penganggur di Provinsi Jawa Barat sebanyak 2,26 juta jiwa atau sebesar 12,28 persen dari total angkatan kerja di provinsi itu 18,35 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di kawasan Tatar Pasundan itu sebanyak 5,32 juta jiwa atau 13,01 persen dari total penduduk provinsi Jabar yang berjumlah 42 juta jiwa.

"Kinerja Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan masih perlu ditingkatkan serta harus menjadi program prioritas," kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzeta, di Bandung, Senin (23/3).

Sementara itu, hasil Suseda 2008, jumlah penduduk yang bekerja di Jabar sebanyak 18,35 juta jiwa dengan rincian bekerja di sektor pertanian 4,79 juta jiwa, sektor industri 3,08 juta, perdagangan 4,31 juta, jasa 3,04 juta serta sektor lainnya sebanyak 3,11 juta orang.

Data tersebut menunjukkan jumlah yang belum bekerja di Jawa barat masih tergolong banyak, sehingga diperlukan ketersediaan lapangan pekerjaan terutama dengan meningkatkan daya saing sektor pertanian.

"Lapangan kerja di sektor pertanian sangat terbuka, namun di lain pihak perlu meningkatkan daya saing sektor pertanian sehingga menjadi sektor potensial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.

Kebutuhan lapangan pekerjaan masih cukup besar. Sedikitnya terdapat lima masalah dalam ketersediaan lapangan pekerjaan antara lain terjadinya ’gap’ antara kebutuhan dan lapangan kerja yang tersedia, belum meratanya peluang dan rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan.

Rendahnya kompetensi tenaga kerja yang bersertifikat standar dan tingginya perkembangan tenaga kerja ke luar negeri. "Yang paling kentara, kurangnya minat investasi terhadap sektor tertentu seperti pertanian dan industri kecil," kata Paskah.

Untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang sejalan dengan kebijakan nasional, pelaksanaan berbagai program perlu diarahkan ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa miskin dengan memperkaya program padat karya.

Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan ketersediaan dan perbaikan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik serta berbagai sarana pelayanan dasar. "Upaya tersebut akan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Meneg PPN/Kepala Bappenas juga meminta agar Gubernur Jawa Barat melakukan upaya maksimal untuk pencetakan lapangan pekerjaan baru. "Melihat programnya cukup bagus, menyediakan lapangan pekerjaan," katanya.