JAKARTA, JUMAT — Pesta demokrasi selalu menjanjikan harapan baru. Begitu pula pada pemilu tahun ini meskipun wajah petarungnya masih itu-itu saja. Umumnya, masyarakat berharap ada perubahan kesejahteraan kehidupan, dan kondisi keamanan yang membuat nyaman.
Mereka, para penyandang tunanetra juga punya harapan sama. Namun secara khusus, mereka yang mempunyai keterbatasan penglihatan ini punya harapan lain. Sederhana, tetapi hingga saat ini belum ada pemimpin yang mewujudkannya secara nyata.
"Saya ingin hak-hak tunanetra bisa dipenuhi," kata Boy, penyandang tunanetra yang ditemui Kompas.com, di Mitra Netra, Lebak Bulus, Jakarta, pekan lalu.
Hak seperti apa yang diinginkannya? Boy mengutarakan, hak mendapatkan pekerjaan yang selama ini merasa terdiskriminasi. Padahal, menurut dia, kaum tunanetra juga memiliki kemampuan yang tak kalah dibandingkan manusia 'normal' lainnya.
"Kami kan hanya tidak bisa melihat. Tapi kami masih bisa berpikir. Saya ingin dibukakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk para tunanetra," ujar pria berusia 28 tahun itu.
Boni, rekan Boy, juga mengungkapkan hal yang sama. Selama ini, Boni merasakan hambatan dalam mengakses buku-buku bacaan berhuruf braille. Buku-buku yang dialihkan ke huruf braille memang masih sangat terbatas.
"Seharusnya, pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi kami. Setiap buku yang diterbitkan juga harus langsung dibuat yang pakai huruf braille. Sehingga, kami juga bisa maju seperti yang lainnya," kata Boni.
Dalam hak politik, ia mengaku tak terlalu ambil pusing. Memilih pemimpin bukan hal penting baginya. "Habisnya, mereka mendekati hanya saat mau pemilu. Tapi saya tetap akan menggunakan hak pilihnya," ujar Boni.
Vice Executive Director Mitra Netra, Irwan Dwi Kustanto, mengakui, penyandang tunanetra ataupun penyandang cacat lainnya selalu luput dari perhatian dan isu kampanye petarung pemilu. Tak satu pun partai yang menurutnya berani menyuarakan hak-hak penyandang cacat.
"Kami sadar, mungkin perjuangan kami belum sehebat teman-teman perempuan yang berhasil menggolkan kuota 30 persen perempuan di parlemen. Maka, kami butuh dukungan semuanya, termasuk pemerintah," kata Irwan.
Dalam hak politik, selain kesempatan menggunakan hak pilih secara benar-benar rahasia, para penyandang cacat juga berharap suatu saat mereka diberikan kesempatan yang sama untuk duduk di ruang-ruang politik.
"Mungkin masih terlalu jauh untuk menjangkau parlemen. Tapi, paling tidak, penuhi saja lah penyandang cacat bisa menggunakan haknya dengan betul-betul langsung, umum, bebas, dan rahasia," tambah desainer template alat bantu pemilu bagi tunanetra ini.
Tak sulit syarat yang mereka ajukan bagi partai maupun capres yang akan berlaga. Pemerataan hak bagi tunanetra di segala bidang, itu syaratnya. Ada yang mampu? Kalau mampu, silakan lakukan!
"Kami tidak ingin janji-janji lagi. Kami hanya butuh bukti," kata Boy.
