JAKARTA, SABTU - Pemberitaan media internasional mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Thailand terhadap kaum pengungsi suku Rohingya dari Myanmar berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Demikian disampaikan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Sabtu (21/2) di Sekretariat ASEAN, Jakarta.
"Kami menindaklanjuti berita (kekerasan terhadap Rohingya) tersebut, dan meminta beberapa lembaga pemerintah untuk mengecek fakta laporan tersebut, dan ternyata tidak sesuai," ujar PM Vejjajiva.
Vejjajiva menduga, beberapa orang melaporkan hal yang tidak benar tersebut kepada media internasional. Karenanya, PM Vejjajiva meminta media internasional yang memiliki bukti adanya tindak kekerasan segera melaporkannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia, sebuah lembaga HAM independen di Thailand.
Lebih lanjut, PM Vejjajiva mengatakan bahwa kasus pengungsi Rohingya bukan tanggung jawab pemerintah Thailand, melainkan tanggung jawab negara-negara di kawasan, termasuk negara asal, negara tujuan, dan negara persinggahan. "Saat ini kami sedang menggalang kerja sama regional. Kami meminta masukan atau solusi terhadap fenomena ini," ujarnya.
