JAKARTA, SENIN - Anggota Komisi VI DPR Hasto Kristyanto menyatakan, pemerintah masih memiliki dana cadangan sebesar Rp 15 triliun yang bisa digunakan sebagai insentif bagi dunia usaha dan mencegah terjadinya penurunan produksi hingga 30 persen.
"Kita melihat bahwa dari sisi harga minyak itu akan terus merosot ke bawah harganya. Jadi dana bantalan sekitar Rp15 triliun pasti tidak terpakai. Alihkan saja untuk insentif bagi sektor riil," kata Hasto di Jakarta, Minggu (21/12).
Menurut Hasto, dana sebesar Rp 15 triliun itu merupakan dana cadangan atau bantalan krisis apabila harga minyak dan batubara melonjak tinggi dari asumsi APBN.
Namun yang harus dipikirkan pemerintah, lanjut anggota komisi yang membawahi perindustrian itu, insentif yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pengusaha dan tepat sasaran. "Jangan sampai insentif malah hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha," katanya.
"Yang penting sekarang adalah merumuskan sektor industri yang akan dibantu itu apa. Apa insentif yang dibutuhkan. Kalau memang bisa, segera berikan," tambahnya.
Hasto menuturkan, saat ini pemerintah baru mengalokasikan dana sekitar Rp 10 triliun sebagai insentif sektor riil. Jika pemerintah mau menggunakan dana bantalan krisis sebesar Rp 15 triliun sebagai tambahan insentif maka total insentif yang tersedia bagi sektor riil baru mencapai Rp 25 triliun.
Jumlah insentif ini berarti sama dengan yang diberikan oleh pemerintah Vietnam guna membantu ekonominya keluar dari krisis.
"Pemerintah harus membuktikan komitmennya untuk membantu sektor riil. Selama ini pemerntah kelihatannya lebih banyak berkonsentrasi di sektor keuangan," pungkas politisi PDI-P ini.
