SURABAYA, SELASA - Sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Sampang berencana menolak pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur Jatim. Pemungutan suara yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi itu dinilai mencederai perasaan masyarakat Sampang.
Bupati Sampang Nur Cahyo mengatakan, sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah menyampaikan hal itu. "Kami sedang mendekati tokoh masyarakat agar pemungutan ulang bisa sukses. Tetapi, di sisi lain kami memaklumi perasaan mereka yang menolak pemungutan ulang," ujarnya di Surabaya, Selasa (9/12).
Sebagian masyarakat Sampang kecewa dengan keputusan MK. Pasalnya, tidak ada bukti konkret kecurangan dalam pilgub Jatim. "Kenapa harus ada pemungutan ulang di Sampang. Dengan perintah itu kesannya masyarakat Sampang tidak jujur . Di sini, sebagian besar masyarakat tidak melihat ada kecurangan," ujarnya.
Nur Cahyo mengatakan, Pemkab Sampang akan segera mengirim surat ke MK dan Depdagri. Dalam surat itu antara lain akan dipertanyakan perintah pemungutan suara ulang. "Kami siap menyelenggarakannya. Tetapi, kami harus dapat penjelasan rinci kenapa harus ada pemungutan ulang," ujarnya.
