SURABAYA, SELASA - Menyusul kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang mengirimkan surat yang memprotes putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Jatim yang dinilai melampaui kewenangan kepada DPR RI, calon kepala daerah Soekarwo-Saifullah Yusuf mengumpulkan ahli-ahli hukum untuk melakukan hal serupa.
"Semestinya putusan MK final dan mengikat, tetapi dengan putusan MK tanggal 2 Desember lalu, bisa saja pihak yang dirugikan mengajukan gugatan lagi. Kalau begini, apa yang final dan mengikat," tutur Soekarwo seusai mengunjungi mantan Gubernur Jatim M Noer di kediamannya di Jalan Anwari Surabaya, Selasa (9/12) bersama calon wakilnya Saifullah Yusuf.
Putusan MK terkait Pilkada Jatim putaran kedua memerintahkan KPU Jatim menghitung ulang hasil pemungutan suara di Pamekasan paling lambat 30 hari setelah putusan dan mengadakan pemilu ulang di Bangkalan dan Sampang selambatnya 60 hari setelah putusan.
Atas putusan MK, M Noer juga mengatakan semestinya ahli-ahli hukum yang menentukan benar-tidaknya putusan itu. Kalaupun para calon tidak puas, perjuangan harus dilakukan melalui jalur hukum dan oleh ahli-ahli hukum. Soal benar-tidaknya, itu tergantung ahli-ahli hukum dan para calon diharapkan sabar dan tawakal.
Kendati demikian, menurut Noer, tidak ada instansi yang tunggal dan mutlak kekuasaannya. Selain itu, semestinya para calon tidak memaksakan untuk terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. "Ikhtiar itu wajib untuk mencapai sesuatu, tetapi kepastiannya ada di tangan Allah. Jadi jangan takabur karena takdir Allah selalu melindungi umatnya. Kalau setelah usaha luar biasa dan takdir menunjukkan tidak tercapai tujuan, tetap harus bilag syukur alhamdullilah, tidak hanya ketika menang," tutur M Noer yang juga berasal dari Madura.
