Jaga Harga, Pemerintah Aktifkan Koptti

BANDAR LAMPUNG, SENIN - Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Koptti) Bandar Lampung meminta pemerintah mengaktifkan peran Koptti pada distribusi kedelai. Permintaan itu disampaikan karena selama ini distribusi dikuasai pedagang kedelai sehingga harga jual kedelai mudah dipermainkan.

Ketua I Koptti Bandar Lampung, Alim S, Senin (20/10) mengatakan, sejak pemerintah menghentikan kewenangan Perum Bulog mengimpor kedelai 10 tahun yang lalu, peran aktif Koptti mendistribusikan kedelai berkurang bahkan hilang.

"Kegiatan impor dan distribusi kedelai beralih tangan ke pihak swasta atau importir. Saat impor dan distribusi kedelai dipegang swasta, pengguna kedelai yaitu perajin tahu dan tempe, perajin kecap, dan perajin susu kedelai membeli kedelai dengan harga yang ditentukan pedagang," ujar Alim.

Dampak yang sudah dirasakan, ujar Alim, terjadi pada Januari-Maret 2008. Saat itu harga kedelai menembus Rp 7.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 5.500-an per kilogram. Harga yang bertambah mahal menyebabkan perajin tidak mampu membeli kedelai.

Menurut Alim, campur tangan pemerintah untuk meredam gejolak harga kedelai melalui subsidi yang dilakukan selama enam bulan merupakan upaya baik. Perajin tahu dan tempe yang mendapat prioritas penyaluran kini mampu stabil berproduksi. Mereka mampu membeli kedelai dengan harga murah sehingga memiliki stok bahan baku yang cukup.

Namun demikian, lanjut Alim, apabila subsidi sudah selesai dan harga kedelai di pasaran tetap tinggi pemerintah harus segera mencari cara lain. Upaya mengoptimalkan kembali peran Koptti sebagai importir dan distributor kedelai bisa dilakukan.

Pemerintah sebaiknya memberi kesempatan Induk Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Inkoptti) untuk bekerja sama dengan perbankan. Dana perbankan bisa dimanfaatkan untuk mengimpor kedelai dan menjual kepada perajin dengan harga terjangkau.

"Dengan demikian, Inkoptti dan Koptti akan berperan sebagai penyeimbang harga kedelai. Tujuannya jelas, supaya perdagangan, distribusi, dan pembentukan harga kedelai tidak dikuasai pedagang besar terus menerus," ujar Alim.

Secara terpisah, Anthony, Pejabat Pelaksana Distribusi Subsidi Kedelai Provinsi Lampung mengatakan, untuk mengatasi gejolak harga kedelai, pemerintah masih menjalankan subsidi kedelai. Bahkan saat ini Lampung masih menunggu realisasi subsidi kedelai tahap kedua senilai Rp 10,5 miliar. "Pemerintah berharap, melalui subsidi harga akan tertekan sehingga kembali seperti semula, Rp 5.500 per kilogram," ujarnya.