Saya TKI Ilegal, Jika Tertangkap Bapak Bisa Bantu Apa?

KUALA LUMPUR, SABTU - Dubes RI untuk Malaysia Dai Bachtiar mengakui terlalu banyak TKI ilegal, khususnya di bidang konstruksi, di Malaysia setelah melihat sendiri dan menemui para TKI di bedeng-bedeng (kongsi) yang sedang menggarap proyek konstruksi.
    
"Saya dengar ada sekitar 20.000 TKI di Puchong dan sekitar 15.000 di antaranya merupakan TKI ilegal. Hanya 5.000 yang legal. Begitu juga di Setia Alam, saya melihat dan mendengar begitu banyak TKI ilegal dalam proyek pembangunan di sana," kata Dai di hadapan sekitar 200 TKI di Puchong, Selangor, Sabtu malam.
     
"Saya juga mendengar dan melihat sendiri banyak TKI ilegal di kawasan pembangunan apartemen di Damansara setelah datang langsung ke sana," tambah dia ketika menghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturrahmi dengan ratusan TKI di kawasan perumahan mewah di Puchong.
     
Ketika berdialog beberapa TKI menanyakan hal yang sama. "Saya TKI ilegal pak. Jika tertangkap apa yang bisa bapak bantu," kata Abdullah, (48) yang sudah bekerja di Malaysia selama tiga tahun.
     
TKI ke-2 yang bertanya juga sama. "Saya TKI ilegal karena tidak mampu bayar izin kerja (working permit). Jika saya bayar izin kerja maka saya tidak bisa makan dan tidak bisa kerja. Bagaimana solusinya pak," tanya Samsul.
    
Di Puchong ada sekitar 20.000 TKI yang sebagian besar merupakan TKI asal Madura, Jawa Timur. Percakapan mereka sangat kental sekali logat Maduranya.
    
Dubes RI untuk Malaysia itu kemudian menjelaskan bahwa TKI yang tidak punya izin kerja di Malaysia itu tetap salah. "Ini negara Malaysia, bukan negara kita sendiri. Ini negara orang lain. Kita mesti patuh pada aturan negara dimana kita tinggal," katanya.
    
"Irian Jaya lebih jauh dari Malaysia jika dari Jawa. Ke Manado lebih  jauh dari Malaysia jika kita dari Jawa. Tapi kerja di Irian dan Manado tidak perlu izin kerja dari imigrasi karena itu negara sendiri, tapi di Malaysia walau dekat tetap harus ada izin kerjanya," tambah mantan Kapolri itu.
     
Ia pun kemudian menjelaskan kasus serupa di Sabah, "Di Sabah, ada sekitar 200.000 TKI dan sekitar 100.000 TKI yang bekerja di sana tidak punya izin kerja. Tapi majikannya jelas ada karena mereka bekerja di perkebunan. Jika majikannya jelas dan ada maka kami bisa bantu dengan menyadarkan majikan untuk mengurus izin kerjanya dan melakukan pemutihan dengan bantuan imigrasi Malaysia," katanya.
    
Tapi di sektor konstruksi, banyak TKI ilegal yang bekerja tidak mempunyai majikan yang jelas sehingga sulit untuk memberikan bantuan bagaimana melegalkan mereka jika majikannya tidak jelas.
    
Sistem rekrutmen TKI di sektor konstruksi biasanya dilakukan dengan cara tidak langsung dimana developer menyerahkan sepenuhnya pada mandor, orang Indonesia, untuk merekrut tenaga kerja konstruksi sesuai kebutuhan tanpa harus menguruskan izin kerjanya.