JAKARTA, RABU — Proses penghitungan yang dilakukan di hotel dan tanpa saksi yang dijadikan dasar pegangan bagi pemerintah dalam memutus sengketa Pilkada Maluku Utara dikhawatirkan menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pemilu mendatang.
"Artinya, tidak ada jaminan suara pemilih akan aman jika ada sengketa hasil pemilu dan dilakukan penghitungan ulang," ujar calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional, Alip Purnomo, untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta III di Jakarta, Rabu (15/10).
Terlepas dari sengketa pelantikan Gubernur Maluku Utara, menurut Alip, langkah pemerintah semacam ini betul-betul mengkhawatirkan proses demokrasi. Demokratisasi akan menjadi kacau ketika pemerintah melakukan intervensi proses pemilu. "Kita tidak ingin suara pendukung kita hilang karena pemerintah memakai preseden Maluku Utara ketika melakukan proses perhitungan ulang," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.