LABUAN BAJO, SELASA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas kasus pemukulan wartawan Pos Kupang, Obby Lewanmeru. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi sekaligus mengeluarkan pernyataan sikap secara lembaga untuk mendesak aparat penyidik menuntaskan kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ketua DPRD Manggarai Barat, Matheus Hamsi, menyampaikan hal itu saat berdialog dengan wartawan di ruang sidang DPRD Mabar di Labuan Bajo, Selasa (19/2). Sebanyak 20 wartawan media cetak dan elektronik yang bertugas di Manggarai Barat menggelar aksi damai sebagai tanda solidaritas terhadap wartawan Pos Kupang, Obby Lewanmeru.
Sebelum sampai di DPRD Mabar, para wartawan terlebih dahulu mendatangi Polres Mabar dengan melakukan long march sambil berorasi. Dalam pernyataan sikapnya, para wartawan mendesak seluruh jajaran kepolisian, baik tingkat lokal, regional maupun nasional, untuk senantiasa memberi rasa aman dengan melindungi, mengayomi warga negara/masyarakat.
Mereka juga mendesak aparat kepolisian Manggarai Barat agar mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap wartawan Pos Kupang, termasuk aktor intelektual di balik tindak kekerasan itu.
Para wartawan juga mendesak aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) agar senantiasa menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka menegakkan supremasi hukum di wilayah itu tanpa diskriminasi, serta mendesak DPRD Mabar untuk ikut menyikapi berbagai fenomena sosial seperti perilaku premanisme dan kekerasan yang semakin berkembang di daerah itu.
Kepada Pemerintah Kabupaten Mabar, para wartawan meminta agar memperhatikan secara serius berbagai kebijakan pembangunan di wilayah itu agar mampu mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan, terutama masalah sosial dan kamtibmas demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Pada saat menerima rombongan wartawan, Hamsi didampingi Wakil Ketua DPRD Suherman dan Ambros Janggat serta sejumlah anggota Dewan dan beberapa wakil eksekutif. Hamsi mengatakan, DPRD secara lembaga mengutuk premanisme terhadap wartawan. Menurut dia, adanya perbuatan premanisme menunjukkan arogansi dan dangkalnya rasa kemanusiaan.
Dewan Manggarai Barat menyatakan prihatin dan terlibat langsung dalam perjuangan menegakkan keadilan terhadap wartawan. Karena itu, Dewan menggelar rapat khusus guna mengeluarkan pernyataan sikap kepada penyidik agar menuntaskan kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Kami akan mengeluarkan pernyataan sikap secara lembaga untuk mendesak penyidik menuntaskan kasus tersebut," kata Hamsi.
"Kami tidak main-main dengan kasus penganiayaan terhadap wartawan. Apalagi Dewan Pers sudah menyatakan kepada kami bahwa hari ini mereka akan tiba di Manggarai menyikapi kasus pemukulan wartawan," tegasnya.
Ditemui terpisah, Wakil Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch Dula, mengatakan, Pemkab Mabar mengeluarkan pernyataan sikap mendesak penyidik untuk menyelesaikan kasus itu sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan sikap Pemkab Mabar sebagai representasi pemkab kepada penyidik agar kasus itu mendapat kepastian hukum dan memberi efek jera kepada pihak lain untuk tidak melakukan hal serupa kepada wartawan. (Pos Kupang/LYN)
