Puluhan perwakilan juragan kapal pedalaman mendatangi DPRD Nunukan Kaltara untuk meminta solusi pelayaran illegal sejak dua tahun belakangan. Pasca beralihnya kewenangan pembuatan dokumen kapal Gt 7 dari Kabupaten ke BPTD, tercatat 361 kapal berlayar secara illegal (Kompas.com/Ahmad Dzulviqor)